Aceh Kaya, begitulah tokoh-tokoh "Zaman" berpidato
ketika mencoba mencari simpati terhadap kepentingannya di Aceh, lalu para
hadirin terkesima terhadap pujian-pujian para tokoh itu, merasa sangat dihargai
karena kekayaan. Apalagi eforia dan histori Aceh dimasa lampau, era kejayaan
dimasa kesultanan dan pasca kemerdekaan, masih terlihat segar hingga saat ini.
Strategi simpatik ini masih menjadi andalan para tokoh-tokoh
politik yang mencoba bermain-main dengan perasaan masyarakat Aceh yang belum
bisa move on dengan kenyataan saat ini.
Kenyataan saat ini adalah, ketergantungan Aceh terhadap
pemerintah pusat bukanlah omong kosong belaka, ketidakmampuan Aceh dalam
menggenjot pendapatan sehingga mampu mandiri dari segi keuangan, minimnya
sektor swasta dan ogahnya investor untuk berinvestasi serius di Aceh menjadi
faktor banyaknya pengangguran dan pendapatan asli daerah yang minim.
Efek domino yang ditimbulkan dari hal tersebut berlanjut pada
sering terjadi keriuhan politik, akibat satu-satunya sumber rupiah adalah dana
pemerintah, kepentingan untuk mendapatkan dana yang bersumber dari pemerintah
tersebut menjadi kondisi politik di Aceh sering tidak stabil.
Bayangkan saja di tahun 2020, APBA Aceh sebesar 15,8 triliun,
dana tersebut hanya 2,6 trilyun yang berasal dari PAD Aceh, selebihnya
merupakan dana bagi hasil, otsus, DAU, dsb yang bersumber dari pemerintah
pusat. Lalu berapa realisasi yang dicapai dari PAD 2,6 trilyun tersebut? saya
tidak mendapatkan literaturnya.
Sedangkan APBA tahun 2021 sebesar 16,9 triliun yang bersumber
dari PAD tahun 2021 di targetkan 2,4 trilyun, sedangkan dana transfer pusat
mencapai 11,7 trilyun dengan perkiraan defisit 2,5 trilyun.
Melihat data-data tersebut, tidak dapat dipungkiri ketergantungan Aceh terhadap dana transfer pusat merupakan sebuah kenyataan, lalu apa yang terjadi saat dana otonomi khusus dihilangkan?.
Sepertinya akan terjadi pemangkasan besar-besaran terhadap belanja saat ini, karena pembagian post anggaran akan semakin kompleks dengan dana yang minim.
Sekedar informasi, pada tahun 2020 PAD Jakarta berkisar 63
trilyun, PAD Jawa Timur 17,9 trilyun, PAD Jawa Tengah 14 trilyun, PAD Banten 6
trilyun, jadi sangat tidak bisa di sandingkan dengan kondisi Jawa, tapi justru
sangat jarang kita melihat statment-statment Jawa Kaya, mungkin itulah yang
disebut "Orang Kaya Tidak Butuh Pengakuan"
Melihat data-data tersebut, tidak dapat dipungkiri ketergantungan Aceh terhadap dana transfer pusat merupakan sebuah kenyataan, lalu apa yang terjadi saat dana otonomi khusus dihilangkan?.
Sepertinya akan terjadi pemangkasan besar-besaran terhadap belanja saat ini, karena pembagian post anggaran akan semakin kompleks dengan dana yang minim.
