Yudi Kita: Januari 2020

Bioskop Tempat Mesum...!!!

by Yudi Kita - Januari 26, 2020

Fenomena Munculnya Sunda Empire dan Kekonyolan Insan Pers

by Yudi Kita - Januari 24, 2020

Ilustrasi

Sunda Empire, sekelompok orang yang mengaku sebagai penguasa tertinggi di bumi membuat geger masyarakat Indonesia, pengakuan mengejutkan tersebut muncul pasca ditangkapnya Raja Palsu Sultan Keraton Agung Sejagat. Akhir-akhir ini fenemona-fenomena kerajaan palsu mencuat di berbagai daerah di Indonesia, bahkan mereka memiliki pengikut dari ratusan hingga ribuan. Tak habis pikir, di era berteknologi dan terbuka ini, masih saja ada kelakuan-kelakuan aneh warga +62 dan banyak pula pengikutnya.

Pasca viral statment para petinggi Sunda Empire, mereka mendapat panggung di berbagai televisi nasional maupun lokal di Indonesia, inilah yang menjadi suatu perkara tidak terdidik di republik ini, lelucon dan kekonyolan seakan-akan menjadi sebuah arena panggung untuk membesarkan nama ataupun kelompok, pertelevisian pun seakan-akan menjadikan komoditas seperti ini sebagai sebuah sarana untuk mengejar rating, sehingga pendidikan publik dan bobot informasi publik menjadi tak bernilai.

Para insan pers seakan-akan mengejar berbagai berita dan statment yang dikeluarkan oleh para kelompok-kelompok aneh seperti ini, yang membuat mereka bertambah besar dan dijadikan contoh oleh pihak lainnya untuk mencuri panggung-panggung publik agar menjadi terkenal.

Pemberitaan terhadap kelompok seperti Sunda Empire ini seakan-akan merupakan berita terpenting dari berbagai peristiwa yang terjadi di tanah air, bahkan mengalahkan berita-berita penting lainnya tentang kejadian korupsi, kriminalitas, apalagi pemberitaan seperti karya-karya generasi bangsa, atau penghargaan anak-anak bangsa, sama sekali tak menarik dan kerap kali dikalahkan oleh pemberitaan-pemberitaan yang aneh seperti fenomena Sunda Empire.

Siaran publik dari berbagai media, baik online, cetak maupun televisi, sama sekali tidak mempertimbangkan bobot dan dampak positif dari pada pemberitaan yang akan mereka ekspos. Rating menjadi satu-satunya target yang harus mereka kejar, meski dampak dari pemberitaan yang mereka lakukan memberikan citra buruk dan negatif itu hanyalah menjadi pertimbangan kesekian dari banyaknya pertimbangan-pertimbangan yang mereka miliki.

Kebebasan pers yang dimiliki oleh media di Indonesia telah memberikan ruang besar bagi mereka yang menjadi media sebagai sarana untuk keuntungan semata, tak ubahnya seperti para kapitalis yang hanya mengejar keuntungan tanpa peduli kerusakan. Padahal pers adalah sarana paling penting dan krusial dalam memberikan dampak positif dan negatif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Baik pers, maka baik pula kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, sehingga publik menjadi terdidik dalam memilah dan memilih. Namun begitu pula sebaliknya, semuanya menjadi buruk, jika pers memiliki dampak yang buruk terhadap berbangsa dan bernegara. Sehingga kedamaian, kerukunan, kekacauan, kerusuhan, dan sebagainya merupakan keputusan pers dalam memberikan informasi terhadap publik.

Mari kita nikmati kehidupan yang serba complete ini, yang hanya akan kita temukan di negara +62

No comments

Uang Melimpah, Aceh Tetap Termiskin di Sumatera

by Yudi Kita - Januari 18, 2020

Ilustrasi

Baru-baru ini BPS Aceh merilis data statistik yang menunjukkan angka kemiskinan di Provinsi Aceh berada dalam angka negatif, yaitu berada pada peringkat nomor satu untuk kategori Provinsi termiskin di Sumatera, sepanjang tahun pemerintah Aceh mampu menunrunkan angka kemiskinan 0,31% di tahun 2019, tentunya angka tersebut merupakan angka yang sangat sedikit, mengingat dana otonomi khusus dan dana perimbangan yang di kuncurkan pemerintah pusat ke Aceh sangat melimpah.

Qanun tentang Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Perubahan 2019 ditetapkan pada angka 17,237 trilyun, angka tersebut sungguh menggiurkan dibandingkan angka APBD Perubahan Provinsi tetangga yaitu Sumatera Utara yang hanya 12,4 trilyun, yang artinya selisih angka antara Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara mencapai 5 trilyun. Belum lagi dari angka jumlah penduduk yang sangat berbeda, Provinsi Sumatera Utara memiliki jumlah penduduk mencapai 14,5 juta jiwa sedangkan Aceh hanya 5,2 juta jiwa.

Angka kemiskinan dan predikat kemiskinan yang didapatkan oleh Provinsi Aceh dari tahun ketahun memunculkan banyak pertanyaan, ditengah-tengah melimpahnya anggaran yang dikuncurkan pemerintah kepada Aceh ternyata belum memberikan sumbangsih yang signifikan terhadap peningkatan perekonomian masyarakat Aceh, yang kemudian berujung pada saling curiga di antar masyarakat dengan para pemimpin yang berkuasa.

BPS Aceh menyebutkan bahwa komoditas yang paling berpengaruh terhadap angka kemiskinan yaitu beras, rokok, ikan, biaya perumahan, bensin dan listrik. beberapa komoditas seperti beras dan ikan menjadi suatu komoditas paling patut di pertanyakan, karena Aceh yang memiliki banyak sumber daya ikan di laut, dan beras yang memiliki banyak lahan sawah garapan, apakah itu tidak memberikan sumbangsih terhadap komoditas kebutuhan pokok masyarakat Aceh?.

Namun data tersebut juga menunjukkan, bahwa Aceh berada di peringkat ke 7 yang mampu menurunkan angka kemiskinan di Indonesia, tapi angka tersebut tidak mampu mengeluarkan Aceh sebagai daerah termiskin di Sumatera, yang selalu bersaing ketat dengan Provinsi Bengkulu.

Aceh dan Bengkulu sudah bersaing ketat sejak tahun 2011 untuk menempatkan posisi termiskin di Sumatera, antara Aceh dan Bengkulu selalu berada peringkat 1 dan 2 untuk menjuarai sebagai provinsi termiskin. Namun dari angka APBD, Provinsi Bengkulu tidak bisa disamakan dengan Aceh, Bengkulu hanya memiliki APBD berjumlah 3,4 trilyun ditahun 2019, dengan jumlah penduduk 2 juta jiwa.

Berbagai pemberitaan terhadap kesediaan investor untuk menginvestasikan modalnya di Aceh berulang kali menjadi headline di Aceh, dari tahun ketahun ada pemberitaan demikian, namun hingga sekarang entah berapa angka pasti investasi yang telah berjalan di Aceh.

Belum lagi Aceh dikenal sebagai daerah yang tidak ramah terhadap investasi, tidak terjaminnya keamanan, tidak adanya kepastian hukum, serta banyaknya investor yang sudah berniat untuk menanamkan modalnya terpaksa untuk menggugurkan niatnya.

No comments

Pelayanan Gagal Transfer Bank Kepri Mengecewakan Parah

by Yudi Kita - Januari 15, 2020

Pengalaman tak mengenakan terjadi pada saya, pada Jumat tanggal 13 Desember 2020 saya melakukan transferan ke Bank Mandiri, melalui Bank Kepri, namun terjadi gagal transfer, saldo di Bank Kepri terpotong, sedangkan ke Bank Mandiri tidak masuk, setelah saya tanyakan kepada pihak bank, mereka mengatakan harus dilapor agar diproses, karena proses transfer saya lakukan pada hari Jumat sore dan besoknya Bank tidak buka. Pada hari Minggu saya jalan-jalan ke Nagoya Hill, karena disana ada Bank Kepri yang beroperasi setiap hari, akhirnya saya melaporkan kasus saya ke Bank tersebut dan mereka menyebutkan akan melakukan proses maksimal 14 hari kerja, namun kata mereka biasanya waktu yang dibutuhkan hanya 1 minggu.

Proses tersebut saya sanggupi karena memang saya harus mengikuti prosedur mereka, namun sampai akhir tahun, setelah saya cek saldo acount bank saya, belum juga ada uang masuk dari gagal transfer tersebut, akhirnya saya kembali ke Bank Kepri di Nagoya Hill untuk menanyakan proses tersebut, mereka hanya mengatakan untuk menunggu hari lagi, dari batas maksimal yang mereka tetapkan yaitu 14 hari.

Setelah melewati 14 hari, saya belum juga mendapatkan uang saya kembali, pada tanggal 13 Januari 2020 yaitu 1 bulan sejak saya terjadi gagal transfer, saya melakukan pelaporan kembali ke Bank Riau yang terletak di Sungai Harapan, padahal sebelumnya saya juga berulang kali meminta bantu dengan teman teman saya yang memiliki kenalan di bank tersebut, untuk membantu proses gagal transfer ini, namun sampai tanggal 13 Januari saya belum menemukan kepastian.

Saat ke Bank Riau di Sungai Harapan, security disitu meminta saya untuk mengambil antrian, setelah 1 jam proses antrian saya kemudian melaporkan soal kasus bayar saya yang tidak terselesaikan yang sudah 1 bulan, setelah memberikan bukti bukti, pihak bank mencoba menghubungi Bank Pusat yang ada di Pekanbaru, setelah di hubungi, katanya jam istirahat dan tidak ada yang melayani.

Pihak bank melakukan foto-foto terhadap berkas yang saya bawa dan mencatat nomor handphone saya dan katanya akan dihubungi selepas siang, karena jam istirahat pihak bank pusat tidak mengangkat telpon, disitu saya tidak menemukan kepastian akan proses kasus terhadap gagal transfer.

Saya mencoba memastikan kembali bagaimana prosesnya, namun pihak bank mengatakan bahwa mereka akan menghubungi saya selepas jam makan siang, akhirnya saya pulang dan menunggu mereka menghubungi saya, sampai 3 hari kemudian, tidak juga ada telpon masuk kepada saya dari pihak Bank, begitu juga dengan uang yang gagal transfer, tidak juga masuk hingga sekarang tanggal 15 Januari 2019, genap 1 bulan sejak saya melaporkan kasus saya ke Bank tersebut.

Pelayanan bank ini sangat buruk menurut saya, sesudah lambat proses, dan tidak adanya informasi yang jelas kepada nasabah ketika memiliki masalah, saya memang sangat kecewa dengan pelayanan bank seperti ini, bahkan saya juga mencoba menghubungi bank tersebut melalui email yang dicantumkan di website resmi mereka, namun juga tidak ada tanggapan dari pihak bank.

Satu kasus gagal transfer yang saya alami, saya terpaksa bolak balik menanyakan perihal tindak lanjut terhadap penyelesaian gagal transfer yang saya alami, padahal waktu yang saya lalui sudah melebihi dari batas yang mereka tetapkan sendiri yaitu maksimal 14 hari.

Saya sebenarnya sudah malas mengurusi kasus gagal transfer saya, tapi karena uang gagal transfer 1,5juta, saya mau tidak mau harus mengurusinya, karena memang jumlahnya besar menurut saya, jika seandainya gagal transfer cuma 200-300 ribu, jujur saya memutuskan untuk tidak mengurusinya lagi, karena waktu dan lelahnya yang saya alami untuk mengurusi agar uang gagal transfer saya dikembalikan tidak sebanding dengan waktu yang saya habiskan untuk bolak balik ke bank tersebut.

Menggunakan bank daerah (pemerintah) memang sangat tidak mengenakan, pelayanan mereka jauh berbeda dengan bank-bank swasta, padahal kasus serupa pernah saya alami di bank swasta, namun prosesnya hanya memakan waktu tidak sampai 1 minggu, bank-bank swasta memang sangat baik dalam hal pelayanan, karena mereka menyadari bahwa nasabah itu penting.

Sangat berbeda dengan pelayanan bank bank pemerintah, pelayanannya cukup buruk dan tidak mengenakan, mungkin karena mereka berpikir, soal nasabah sudah tidak susah dicari, karena pemerintah sudah memiliki nasabah yang wajib.

Jujur kecewa banget dengan bank yang karyawannya memiliki pelayanan seburuk ini, padahal bank seyogyanya pelayanan itu harus maksimal, tidak membuat nasabah harus bolak balik hanya untuk 1 keluhan yang ia alami, saya yakin kasus-kasus lain maupun kasus serupa seperti saya banyak terjadi, dan tidak sedikit juga yang berujung kecewa, namun mau tidak mau mereka harus tetap menggunakan bank daerah, karena pekerjaan mereka membutuhkan acount bank daerah untuk proses penggajian.

No comments

Tradisi Konflik Laut Natuna Indonesia Dengan China

by Yudi Kita - Januari 09, 2020

Ilustrasi

Ribut-ribut soal kapal China yang masuk dalam perairan wilayah Zonan Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia, bukanlah barang baru, melainkan sudah seperti tradisi yang diperdebatkan oleh publik setiap tahunnya, sepertinya kita tidak kapok terhadap hal-hal yang terjadi dan mengganggu kedaulatan wilayah Indonesia, sampai tidak adanya penyelesaian kongkrit, agar hal-hal serupa tidak lagi terulang ditahun kemudian.

Berganti Menteri, berganti kebijakan, meski kebijakan tersebut sudah dipandang publik sebagai kebijakan yang baik dan menguntungkan masyarakat Indonesia, belum lagi jika berganti pucuk pimpinan negara, seperti Presiden, mungkin akan berganti lagi seluruh kebijakan, meski kebijakan tersebut mengenai hal-hal fiskal terkait kedaulatan Indonesia.

Negara tidak pernah belajar untuk menyelesaikan masalah sampai tuntas, hingga hal-hal yang sudah terjadi, tidak kembali terjadi ditahun kemudian, serupa dengan Banjir seperti di Jakarta, berganti pimpinan, banjir kembali datang seperti di undang, padahal upaya penanggulangan dan meminimalisir dampak banjir sudah dilakukan tahap demi tahap, namun kembali hancur, pasca kepemimpinan berganti, akibat dari ganti kebijakan.

Persoalan ego, dan keangkuhan masih disebut sebagai gaya kepemimpinan, padahal kita terlalu bodoh untuk terus mengalami hal-hal yang sudah kita alami, seperti Natuna, yang berulang kali terjadi, namun kembali terjadi ditahun ini, seperti kata pepatah 'sediakan payung sebelum hujan', namun yang kita lakukan 'berpayung saat hujan' dan kembali membuang payung saat hujan reda, meski didepan kita cuaca untuk hujan badai masih menghampiri.

Mungkin ini pula negara ini tidak beranjak dari statusnya sebagai negara berkembang untuk menjadi negara maju, persoalan-persoalan negara tidak pernah tertuntaskan setuntas-tuntasnya. Saat perhatian publik teralihkan ke lain hal, maka saat itu pula, perhatian pemangku kepentingan hilang dari hal-hal yang menjadi persoalan penting untuk dituntaskan.

Belum lagi persoalan politik yang menjadi penting untuk penyelesaian setiap agenda dan permasalahan kenegaraan, bangsa kita terlalu rumit untuk dipahami, terutama memahami alur pikir para politisi dan para pemangku kekuasaan, perbedaan politik kadang menjadi sebuah hal yang mencolok untuk berbeda, meski itu adalah kepentingan negara, semua berlomba-lomba untuk menjadi superhero, disamping itu ada pula yang menjadi kompor, untuk menyulutkan suatu persoalan, meski persoalan itu sebenarnya sederhana, tapi karena perbedaan politik, semua itu menjadi rumit.

No comments

Singapore Pecah Perayaan Malam Tahun Baru

by Yudi Kita - Januari 04, 2020

No comments

Bioskop Tempat Mesum...!!!

Fenomena Munculnya Sunda Empire dan Kekonyolan Insan Pers

Uang Melimpah, Aceh Tetap Termiskin di Sumatera

Pelayanan Gagal Transfer Bank Kepri Mengecewakan Parah

Tradisi Konflik Laut Natuna Indonesia Dengan China

Singapore Pecah Perayaan Malam Tahun Baru

Arsip Blog

Postingan Populer