Yudi Kita: Februari 2014

Revolusi Aceh Pasca MOU

by Anonim - Februari 22, 2014

Aceh pasca MOU Helsinky tahun 2005 silam, unik dan menarik untuk kita cermati, rasa geli, merinding, tersenyum, tertawa mungkin kata yang paling tepat untuk menggambarkan kondisi Aceh saat ini atau istilah bahasa Aceh (gli gli mangat bak takaloen Aceh). Pasca MOU hadir di Aceh 8 tahun silam, revolusi diberbagai sektor terjadi di Aceh, uniknya sektor sektor tersebut tidak mampu menopang perubahan secara reformasi yang terjadi di Aceh. Kondisi Aceh pasca MOU tidak bisa menjadikan Aceh layaknya seperti mimpi para anggota perunding tersebut, padahal jika kita membaca isi didalam MOU telah menjadikan Aceh merdeka dalam bingkai Indonesia.

8 tahun sudah perundingan terjadi, berbagai kesepakatan yang dirumuskan dalam perjanjian MOU Helsinky dari kehari semakin jauh dari harapan, berbagai kesepakatan yang seharusnya sudah diselesaikan 3 tahun sebelumnya, sampai sekarang tidak ada kejelasan

Berbagai kesepakatan yang pernah dirumuskan dalam perjanjian tersebut banyak yang belum tersentuh, berikut beberapa di antaranya butir butir perjanjian MOU Helsinky yang di kita anggap krusial namun belum dijalankan sepenuhnya di aceh seperti (1) Pasal 1.1.2 Butir A, Disebutkan bahwa Aceh berwenang mengatur semua sector Publik, berikut Administrasi Pemerintahan dan Peradilannya (2) Pasal 1.1.5 Disebutkan bahwa : Aceh memiliki hak untuk menggunakan simbol-simbol wilayah termasuk bendera, lambang dan himne (3) Pasal 1.3.1, Aceh berhak memperoleh dana melalui hutang luar negeri. Aceh berhak untuk menetapkan tingkat suku bunga berbeda dengan yang ditetapkan oleh Bank Sentral Republik Indonesia (Bank Indonesia) (4) Pasal 1.3.2. Aceh berhak melakukan perdagangan dan bisnis secara internal dan internasional serta menarik investasi dan wisatawan asing secara langsung ke Aceh (5) Pasal 2.2. Sebuah Pengadilan Hak Asasi Manusia akan dibentuk untuk Aceh (6) Pasal 4.12. Anggota polisi organik Aceh akan memperoleh pelatihan khusus di Aceh dan di luar negeri dengan penekanan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia

Para anggota legislatif dan eksekutif di Aceh pun seperti nya tidak punya kemampuan untuk menyelesaikan segala bentuk kesepakatan yang pernah dirumuskan tahun 2005 silam, belum lagi, panjangnya proses administrasi yang harus dijalankan oleh pihak Aceh terhadap perumusan perjanjian tersebut membuat pihak pemerintah Aceh mati langkah dibuatnya.

Kemudian permasalahan yang substansial seperti penggunaan wewenang masih terjadi saling tarik menarik, seperti kasus baru baru ini tentang wewenang pembentukan banwaslu hingga akhirnya terjadi pembekuan terhadap aset banwaslu bentukan pusat tersebut.

Malah Aceh semakin hari semakin geli dibuat oleh oknum oknum yang tentunya punya kepentingan besar disini. Kasus penembakan, pembunuhan, merebaknya isu pemecahan provinsi semakin membuat kondisi masyarakat Aceh merinding dibuatnya. Seharusnya dengan adanya MOU, Aceh mampu bangkit dan bersatu dalam mengelola segala wewenang yang telah dilimpahkan untuk Aceh melalui perjanjian MOU Helsinky.

Tapi malah yang terjadi sebaliknya, dinamika yang terjadi di Aceh semakin besar, kasus kasus perpecahan antar masyarakat semakin hari semakin berdampak besar terhadap kondisi sosial di Aceh, ego sektoral di Aceh semakin hari semakin tinggi, kemudian belum lagi sikap militan yang dipertonton oleh kelompok yang merasa dirinya paling berhak terhadap MOU membuat kesenjangan sosial di Aceh semakin melebar, hingga adanya kata kata istilah awak kamoe dan awaknyan.

Lalu bagaimanakah kisah perjuangan Aceh untuk mengimplementasikan perjanjian MOU Helsinky di Aceh se utuhnya, jika yang terjadi di Aceh adalah perpecahan, kesenjangan sosial, ego sektoral dan berbagai dinamika lainnya. Bagaimana Aceh mampu menuntut pemerintah pusat untuk memenuhi janjinya jika di antara masyarakat sendiri tidak mampu bersatu.

Kemanakah perjanjian MOU Helsinky akan berakhir, revolusi seperti apa yang terjadi di Aceh, melihat kondisi Aceh yang penuh dinamika internal.

Lalu kemanakah para pemersatu yang mampu membuat masyarakat Aceh bersatu seperti sebelum perjanjian MOU Helsinky. Bukankah masyarakat Aceh pernah bersatu secara masif melawan segala bentuk ketidak adilan terhadap Aceh, kenapa sekarang Aceh penuh ego sektoral, penuh ego kelompok, apa yang diperebutkan dan kebenaran apa yang diperjuangkan, apakah kebenaran tersebut harus membuat aceh terpecah belah.

No comments

Kapitalisme Dan Politik Di Indonesia

by Anonim - Februari 21, 2014

Bicara kapitalisme bicara pula tentang keuntungan atau bisnis para pemilik modal besar itu, di indonesia kapitalisme asing bebas masuk sejak jatuhnya rezim orde lama dan menggantikan rezim baru dibawah kekuasaan soeharto, dibawah kekuasaan soeharto para kapitalisme asing terutama amerika mulai bebas menancapkan kukunya di indonesia melalui pembangunan industri dengan dalih kesejahteraan rakyat dan peningkatan ekonomi dan investasi.

Amerika yang menganggap dirinya sebagai rajanya negara, punya segudang kepentingan di negara negara yang baru bergerak ke arah maju (negara berkembang). Negara yang memiliki kekuatan intelijen dan kecanggihan teknologi itu pasti tidak mau ada negara yang bisa hidup tanpa bantuannya. Apalagi menjadi negara yang mandiri dan negara dengan kekuatan yang mampu menandingi negaranya dan indonesia memiliki potensi ke arah itu jika dapat dikelola dengan baik.

Dikatakan memiliki potensi ke arah tersebut adalah dikarenakan kekayaan alam yang dimiliki indonesia kemudian indonesia pula menjadi negara penduduk islam terbesar didunia yang merupakan agama paling ditakuti negara amerika dan menjadi penduduk terbanyak nomor 4 didunia yang merupakan menjadi sumber ekonomi dan keuntungan pasar kapitalisme amerika.

Menyikapi kondisi indonesia yang secara perlahan lahan dikuasai oleh para kapitalisme asing itu, telah menjadikan indonesia sebagai negara yang ketergantungan pada amerika, amerika sebagai rumahnya para kapitalisme tentu memanfaatkan ketergantungan indonesia untuk dapat menjarah sumber daya alam indonesia melalui kekuasaan kapitalisme, kemudian belum lagi ketergantungan indonesia pada lembaga bretton woods (IMF, Bank Indonesia, WTO) kepunyaan amerika membuat indonesia harus patuh dan tunduk atas syarat syarat yang diminta oleh lembaga tersebut sehingga muncullah istilah indonesia ibarat macan ompong.

"Dalam dunia yang semakin mengglobal hampir tidak ada negara yang mampu berdiri sendiri. Dunia sengaja dimodifikasi oleh orang orang sekuler dari barat untuk dijadikan pasar bebas. Batas batas negara sengaja dicabut untuk kepentingan para kapitalisme asing menancapkan kuku kukunya. Indonesia yang masuk kategori berkembang tidak mempunyai ruang gerak lagi untuk mengelak dari serbuan kapitalisme" : Mage, Ruslan Ismail, 2005 : 31

Seperti indonesia yang terlanjur masuk kedalam perangkap kapitalisme asing yang pada tujuannya adalah menggerogoti sumber daya alam indonesia ini tidak ada cara untuk memutuskan hubungannya dengan kapitalis tersebut selain harus memutuskan hubungan yang akhirnya membuat goncangan ekonomi yang harus di alami oleh masyarakat indonesia secara kepanjangan.

Untuk memutuskan hubungan dengan kapitalisme asing, jika kita melihat dari kebutuhan politik setiap pemimpin kita di indonesia tidak ada yang berani melakukan hal tersebut, apalagi dampak yang akan di alami pemimpin, goncangan ekonomi dan goncangan politik akan mengakibatkan pemimpin terancam kekuasaannya.

Didalam politik di indonesia, campur tangan kapitalisme selalu saja terjadi, campur tangan tersebut tentunya demi kepentingan para kapitalisme agar mampu melanggengkan usahanya. Para kapitalis tidak segan segan mengeluarkan uang demi memenangkan calon yang didukungnya, karena imbalan yang akan diterima setelah berhasil memenangkan calon tersebut sangat besar melalui pemberian proyek ataupun izin pendirian perusahaan didaerah tersebut.

Jika sudah begitu bagaimana setiap wakil atau pemimpin rakyat mampu membuat kebijakan yang menguntungkan rakyat jika para wakil atau pemimpin rakyat ketika mencalonkan diri sudah melakukan perjanjian politik dengan para kapitalisme tersebut. Kemudian persoalan yang muncul adalah birokrasi yang korup, maling maling berdasi dan hak hak rakyat terabaikan karena kekuasaan perjanjingan politik kapitalisme.

Sumber daya alam melimpah hanya menjadi simbol kekayaan bangsa indonesia, dalam buku buku pelajaran tingkat SD, SMP dan bahkan dalam seminar seminar selalu saja disebutkan sumber daya alam indonesia melimpah. Tapi apa keuntungan yang didapatkan rakyat indonesia dengan kelimpahan sumber daya alam tersebut selain menjadi anjing anjing penjaga pintu rumah kapitalisme asing itu. Kapitalisme asing yang masuk ke indonesia dilindungi bahkan rela mengorbankan kesejahteraan rakyatnya demi memuaskan nafsu para kapitalisme itu.

Pribahasa "buaya krueng teu dong dong, buaya tamong meuraseuki" adalah pepatah yang tepat menggambarkan bangsa indonesia

No comments

Aceh, Perang Baru Dimulai

by Anonim - Februari 16, 2014

Melihat kondisi kekinian di Provinsi Aceh tercinta ini akan muncul sejumlah keraguan akan nasib Aceh kedepannya. Penembakan, pembunuhan, kekerasan, penculikan, pembakaran menjadi berita menarik yang di ulas oleh media massa setiap hari. Kemudian semakin mendekati menjelang pemilihan baik itu kepala daerah (Gubernur dan Bupati) maupun pemilihan legislatif yaitu (DPR-RI, DPD RI, DPRA, DPRK) akan semakin sering muncul pemberitaan yang saya maksud di atas.

Mengingat sederetas kasus menjelang pemilihan tersebut, kita sebagai masyarakat Aceh kembali teringat akan bagaimana ketika Indonesia masih berada di bawah kekuasaan Rezim Orde Baru. Masa rezim orde baru siapapun yang menjadi lawan politik akan dibumi hanguskan dan dihilangkan, begitu juga dengan kejadian di Aceh pasca damai pada perjanjian MoU Helsinky tahun 2005 silam. Ketika menjelang tahun politik selalu saja ada kasus penembakan, pembunuhan, kekerasan, penculikan, pembakaran dan sederetas kasus lainnya yang tidak mampu di ungkapkan oleh pihak kepolisian dengan kemudian memunculkan berbagai macam spekulasi di masyarakat akan keraguan mereka terhadap institusi polri di Aceh.

Misalnya baru baru ini terjadinya kekerasan terhadap salah satu kader Partai Nasional Aceh yang bernama M. Yuwanis di Kab. Aceh Utara, yang kemudian meninggal dunia di Rumah Sakit Cut Meutia Lhokseumawe, sampai saat ini kasus tersebut kembali mengambang sama seperti kebanyakan kasus kasus lainnya yang pernah terjadi di Aceh.

Banyaknya kasus penembakan, pembunuhan, kekerasan, penculikan, pembakaran yang tidak terselesaikan membuktikan lemahnya institusi polri di Aceh, padahal jika kita melihat kinerja institusi polri di Indonesia yang mampu mengungkap kasus kasus besar di Indonesia seperti teroris yang begitu gencar di berantas oleh Polri, kemudian kasus kasus besar lainnya, tidak mungkin jika kita mengatakan bahwa polri tidak mampu mengungkap kasus kasus yang terjadi di Aceh.

Kemudian belum selesainya kasus yang terjadi pada M. Yuwanis, hari ini tepatnya tanggal 16 februari 2014 di Aceh Utara 7 selonsong peluru jenis M16 ditemukan di Posko Pemenangan Caleg Dari Partai Nasdem yang bernama Zubir HT. Menurut pemberitaan di media massa, 2 orang tim sukses Zubir HT mendapatkan bogem mentah dari 2 pelaku tak dikenal itu setelah melakukan muntahan 7 peluru ke posko pemenangan tersebut.

Jelas ini bukanlah kejadian pertama yang terjadi di Aceh jelang pemilihan legislatif maupun eksekutif. Di Aceh sederetan kasus kasus seperti ini sudah pernah terjadi, tapi apakah kemudian akan kembali mengambang penyelesaiannya oleh pihak Polri.

Apakah Perang di Aceh baru dimulai atau memang orang Aceh tak bisa hidup tanpa perang, sehingga jika tidak ada lawan dari pihak luar, orang Aceh sendiri pun akan di basmi demi menuai perang kembali di Aceh.

Atau ini adalah awal dari sebuah munculnya kembali perang, sehingga akan kembali menuai Perang Cumbok jilid II, atau karena kekuasaan segala galanya bagi mereka sehingga apapun caranya akan ditempuh walaupun harus menghabiskan nyawa saingannya.

Entahlah, kita boleh saja berspekulasi apapun, karena jawaban sesungguhnya tidak akan pernah kita dapatkan kecuali dari mereka yang menuai benih benih konflik tersebut dan marilah kita bersujud dan memohon kepada sang maha kuasa agar Aceh tak lagi menuai benih benih konflik tersebut.

Karena Aceh adalah milik kita, milik kita bersama dan untuk kita semua.

No comments

Selamat Jalan Bapak Pembangunan “Mawardy Nurdin”

by Anonim - Februari 09, 2014

Kabar duka menyelimuti Kota Banda Aceh pada tanggal 08 Februari 2014 selepas magrib sekitar pukul 19.40 wib “Mawardy Nurdin Walikota Banda Aceh meninggal dunia di rumah sakit zainal abidin akibat penyakit gagal ginjal yang mulai dideritanya sejak dua tahun lalu”. Seorang pemimpin yang telah menjadikan Kota Banda Aceh sebagai kota Modern dan kota yang mendapatkan anugrah adipura, tata ruang terbaik dan dipilih oleh PBB sebagai ‘model city’ untuk disaster risk reduction serta segudang penghargaan lainnya telah meninggalkan masyarakat Kota Banda Aceh selama lamanya untuk menghadap sang khalik.

Kabar duka tersebut telah beredar melalui pesan Blackberry masengger, facebook, twitter, media online, media cetak dan berbagai media sosial lainnya. Masyarakat Banda Aceh bukan saja kehilangan seorang Walikota terbaiknya, tapi juga kehilangan sosok yang menjunjung tinggi nilai kedisiplinan, tegas, cerdas, ramah serta masyarakat Kota Banda Aceh kehilangan sosok pemimpin yang mampu memberikan pelayanan terbaik kepada warganya.

Melihat segudang prestasinya yang didapatkan kota Banda Aceh dibawah kepemimpinannya, Mawardy Nurdin bukanlah sosok yang biasa biasa saja dan jika kita jujur dengan melihat segala prestasi dan keberhasilannya dalam melakukan pembangunan di Kota Banda Aceh beliau sangat layak dinobatkan sebagai “Bapak Pembangunan Kota Banda Aceh”.

Disaat semua masyarakat pesimis terhadap pembangunan Kota Banda Aceh karena luluh lantak akibat terjangan tsunami, beliau malah optimis melakukan perubahan di Kota Banda Aceh, berkat ke optimisan beliau Banda Aceh bangkit dan mampu meraih sebagai kota terbaik.

Saya yakin masyarakat Kota Banda Aceh wafatnya Mawardy Nurdin sangat merasa kehilangan, selain warga kota masih mengharapkan kepemimpinan beliau untuk menjadikan Kota Banda Aceh lebih baik, kemudian kita pasti yakin terhadap cita cita beliau yang belum sempat beliau wujudkan sebagaimana tujuan beliau mencalonkan kembali walikota pada periode kedua, namun baru satu tahun beliau menjabat kembali sebagai walikota periode kedua, kini sudah dipanggil sang khalik. Mudah mudahan Banda Aceh akan kembali lahir sosok seperti beliau, sebagai orang yang cerdas, tegas, ramah dan mengerti akan kebutuhan warga Kota.

Selamat jalan bapak pembangunan,

Jasamu layak dikenang,

Saya yakin Warga Banda Aceh akan merindukanmu,

Terimakasih atas jasamu yang begitu besar,

No comments

Aceh Munafik

by Anonim - Februari 08, 2014

“Orang Aceh munafik” siapa yang tidak pernah dengar dengan kata kata tersebut, mungkin nada katanya itu berbeda namun inti yang mereka ingin sampaikan adalah “Orang Aceh munafik”. Begitulah yang paling sering saya dengar dari mulut mulut para laki laki atau perempuan non Aceh ketika berbicara tentang karakter, kehidupan dan yang menyangkut tentang agama di Aceh.

“Alah orang Aceh tu Sok Alim, kalau keluar Aceh mereka tu lebih bejat dari kita, apatu orang Aceh, namanya aja syariat tapi kelakuannya sama aja, munafik”

Begitulah kira kira bahasa yang sering dilontarkan oleh mereka terhadap masyarakat Aceh. Menurut hemat penulis memang benar adanya bahwa masyarakat Aceh jika keluar dari Aceh mereka sama bejatnya dengan provinsi yang tidak menerapkan syariat islam, tapi tentu penulis tidak setuju jika mereka mengalamatkan pernyataan bejat dan munafik tersebut kepada masyarakat Aceh secara umum, karena pada kenyataannya hanyalah sebagian kecil masyarakat Aceh yang berperilaku seperti itu dan itupun yang sebagian kecil mereka terdiri dari remaja yang masih tergolong rasa ingin tau yang besar kemudian para masyarakat Aceh yang kekuatan imamnya masih dipertanyakan dan itu lumrah terjadi pada setiap provinsi manapun, karena tidak mungkin seluruh masyarakat Aceh itu taat beragama dan tunduk pada aturan syariat melihat karakter manusia dan pengaruh globalisasi dunia barat yang semakin kuat dan disukai oleh masyarakat.

Pernyataan masyarakat Aceh munafik itu memang tidak disampaikan secara terbuka oleh masyarakat non Aceh, tapi setidaknya pernyataan tersebut telah menjadi rahasia umum bagi masyarakat, bahkan jika sesuatu yang terjadi tidak berkaitan dengan syariat pun akan di hubung hubungkan dengan kata kata munafik tersebut. Sebut saja misalnya jika kita sering membaca media online seperti viva.co.id, kompas.com dan merdeka.com, mengapa saya menyebut tiga media tersebut, karena ketiga media online tersebut adalah media yang paling banyak dikomentari oleh pengunjung ketimbang media media lainnya di indonesia.

Jika ada pemberitaan mengenai Aceh pada salah satu media yang penulis sebutkan di atas tadi, maka anda bisa membaca komentar komentar para pengunjung di media tersebut, mereka pasti akan mengeluarkan kata kata munafik, sebut saja misalnya judul berita “Puluhan wanita Aceh terjaring razia Polisi Wilahayatul Hisbah”. Pemberitaan seperti ini biasanya akan menimbulkan hujatan bagi para pembaca non Aceh, mereka biasanya akan menghujat masyarakat Aceh dengan berbagai cercaan dan aneh nya lagi biasanya yang menghujat tersebut juga jika kita menelusuri mereka beragama islam, terlepas dari islam KTP. Jika penulis bisa menebak 70% dari para komentar tersebut adalah beragama islam.

Bagi penulis, kata kata “Orang Aceh munafik” yang sering dilontarkan oleh mereka masyarakat non Aceh merupakan sebuah ke anehan dan sepertinya ada rasa kebencian yang terpendam, mereka dengan bangga mengatakan masyarakat Aceh munafik hanya karena sebagian masyarakat Aceh berkelakuan bejat, tapi mereka tidak sadar bahwa hanya ada sebagian kecil dari masyarakat mereka yang masih baik dan taat menjalankan aturan agama dan sebagian besarnya mereka tidak lagi mengerti agama.

Pada intinya sebagian besar masyarakat Aceh menerapkan syariat islam adalah sebuah keharusan meskipun ada sebagian kecil masyarakat Aceh masih ada yang menentang penegakan syariat islam. Sebagian masyarakat Aceh mendukung penuh penerapan syariat islam yang ada di Aceh, pendukungan tersebut dapat dibuktikan dengan tidak adanya penolakan besar terhadap aturan/qanun yang diberlakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat Aceh dan hanya ada sebagian kelompok kecil dari mereka yang menolak kemudian ditambah dari pihak luar yang mencampuri urusan penerapan syariat islam di Aceh karena ketidaksukaan mereka terhadap penerapan syariat tersebut. Kemudian dibuktikan dengan setiap calon pemimpin yang maju baik di Pilkada maupun Pemilu mereka menjadikan penerapan syariat Islam menjadi visi misi utama mereka.

Bagi masyarakat Aceh, menjalankan syariat islam jauh lebih penting dari pada mendengar hujatan dari luar yang mengatakan “Orang Aceh Munafik”

No comments

Revolusi Aceh Pasca MOU

Kapitalisme Dan Politik Di Indonesia

Aceh, Perang Baru Dimulai

Selamat Jalan Bapak Pembangunan “Mawardy Nurdin”

Aceh Munafik

Arsip Blog

Postingan Populer