Yudi Kita: Juli 2013

FPI vs Presiden RI

by Unknown - Juli 24, 2013

Siapa yang tidak pernah mendengar nama FPI (Front Pembela Islam), lagi lagi organisasi ini sedang heboh dibicarakan public, baik media masa yang sedang semangat memberitakannya, tak tanggung tanggung sang presiden pun kali ini angkat bicara, betapa hebatnya FPI sampai sang presiden angkat bicara pada kasus bentrok FPI dengan warga Kendal yang baru baru saja terjadi.

Di Kendal, FPI itu KORBAN bukan PELAKU ! Jadi, dasar tuduhan SBY itu apa ??? Dan kenapa dalam soal Kendal, SBY begitu semangat bicara tentang FPI yang jadi korban, dan bungkam terhadap si pelaku PREMAN PELACURAN BERSENJATA dan TEMPAT PELACURAN yang buka siang malam di bulan Ramadhan ??? Kasihan, ternyata SBY bukan seorang NEGARAWAN yang cermat dan teliti dalam menyoroti berita, tapi hanya seorang PECUNDANG yang suka sebar FITNAH dan bungkam terhadap MA’SIAT! Tentu, seorang PRESIDEN MUSLIM menyebar FITNAH dan membiarkan MA’SIAT, ditambah lagi melindungi AHMADIYAH dan aneka MEGA SKANDAL KORUPSI, sangatlah mencederai Ajaran Islam!!”. “KETUA FPI HABIB MUHAMMAD RIZIEQ SYIHAB”

Mengapa saya mengatakan FPI hebat, apakah karena seorang presiden angkat bicara pada kasus bentrokan ini, bukankah hal wajar seorang pemimpin rakyat angkat bicara pada kasus kasus kekerasan seperti ini. Saya mengatakan bahwa FPI hebat karena sang pemimpin rakyat ternyata bicara tentang kekerasan ini bukan hanya sekali namun dibanyak kesempatan pada pertemuan sang presiden berbicara tentang FPI. Berbeda dengan banyak kasus kekerasan lainnya yang sang pemimpin rakyat ini diam seribu bahasa, seolah olah sang pemimpin rakyat tidak perlu angkat bicara karena masih ada bawahannya yang mampu menyelesaikan tanpa campur tangan presiden. Berbeda dengan bentrokan FPI dengan warga Kendal yang FPI sebutkan Preman Kendal.

Bentrokan FPI dengan warga Kendal kali ini FPI menjadi bulan bulanan media dan masyarakat. Masyarakat tidak tanggung tanggung menghujat FPI dengan berbagai macam kata kata yang tidak pantas kita dengarkan, belum lagi media media Indonesia (sekuler) yang gencar memanas manaskan isu tanpa ada pelurusan “apa yang sebenarnya terjadi”. Pemberitaan media antara sekuler dengan media islam sungguh berbeda, misalnya media sekuler lebih suka dan gencar memberitakan berita yang menyudutkan FPI namun lain halnya dengan media islam yang malah sibuk dan gencar memberitakan klarifikasi kejadian yang di alami oleh FPI.

Baik Media islam, Media sekuler, Presiden, DPR maupun para menteri tidak ada yang “membicarakan mengapa hal ini dapat terjadi”. Apakah semata mata dapat kita salahkan FPI disebabkan Negara kita Negara yang menjunjung tinggi pada kebebasan hak, kemudian jika Negara kita merupakan Negara yang menjunjung tinggi kebebasan hak, apakah kemudian Negara kita juga Negara yang menjunjung tinggi dibukanya tempat maksiat. Jika tidak mengapa tempat maksiat dan prostitusi dapat dibuka secara terang terangan di Indonesia dan dilindungi oleh penegak hukum walupun para muslim yang merupakan penghuni mayoritas Negara Indonesia sedang melaksanakan ibadah puasa.

Aneh tapi nyata inilah yang mungkin dapat kita katakan pada pejabat negeri ini, para pejabat Presiden, Wakil Presiden, DPR, Menteri, Penegak Hukum hampir rata rata merupakan orang yang beragama islam, namun Negara ini tidak sedikitpun memperlihatkan keislamannya. Mereka lebih menjunjung tinggi nilai nilai pancasila dari pada nilai nilai islam.

Seolah olah tempat maksiat dan prostitusi yang dijalankan di Indonesia merupakan usaha yang legal dan dilindungi undang undang.

No comments

Saatnya Aceh Menggugat

by Unknown - Juli 23, 2013

Terhitung 15 Agustus 2005 –15 Agustus 2013, maka usia MoU Helsinki yang ditandatangani Pemerintah RI–GAM genap 8 tahun. Tapi hanya PP partai lokal yang baru disahkan Presiden. Ini pertanda Jakarta secara terang-terangan mempermainkan Aceh. Kata Safaruddin, Direktur YARA seperti terlansir pada fun page Kabar Aceh.

Mendengarkan pernyataan direktur YARA, pantas rakyat Aceh harus bersikap cemas terhadap keberlansungan perdamaian di Aceh, melihat jumlah PP yang disahkan oleh presiden hanya satu dalam waktu 8 tahun. Keseriusan pemerintah pusat dalam mengimplementasikan otonomi khusus di Aceh juga patut di pertanyakan.

Presiden RI dibawah kekuasaan Susilo Bambang Yudhoyono akan berakhir pada tahun 2014. Lalu bagaimana nasib perdamaian Aceh, yang secara public diketahui bahwa terjadinya perdamaian antara GAM dengan Pemerintah Pusat dibawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono.

Tentunya pergantian kekuasaan (Presiden RI) akan berdampak terhadap arah kebijakan otonomi khusus di Aceh. Jika dibawa kepemimpinan SBY tidak mampu mengimplementasikan perjanjian damai (Mou Helsinky), lalu bagaimana dibawa kepemimpinan presiden baru yang akan segera terpilih pada tahun 2014.

Lebih lanjut. Direktur YARA juga menilai Pemerintah Aceh terlalu lemah dalam memperjuangkan hak-hak kekhususan Aceh. Sebenarnya, banyak cara yang bisa dilakukan, mulai dari lobi hingga dengan aksi menggugat Presiden.

Jika Presiden melakukan wanprestasi (ingkar janji) ke Aceh,maka Aceh berpeluang menggugat Jakarta secara hukum,” kata Safaruddin, Direktur YARA. Padahal dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), sambung Safaruddin, sudah jelas disebutkan beberapa aturan lanjutan dari UUPA harus segera dikeluarkan paling lambat tahun 2008.

“Tetapi kenyataannya sampai sekarang hanya PP tentang partai lokal saja yang baru keluar,” katanya. YARA juga menilai, pemerintah pusat telah mempermainkan Pemerintah Aceh dengan mengabaikan hak-hak kekhususan Aceh.

YARA mengkhawatirkan perdamaian Aceh akan gagal nantinya, jika Jakarta tidak konsisten dengan janjinya. “YARA mendesak Pemerintah Aceh lebih serius mengurus beberapa regulasi lanjutan UUPA, bila perlu menggugat pemerintah pusat secara hukum ke Mahkamah Agung (MA), karena telah melakukan pembohongan publik kepada masyarakat Aceh,”

Jika Pemerintah Aceh tidak siap menggugat Jakarta, maka YARA siap dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat Aceh. “Apalagi lembaga kita (YARA) memiliki legal standing (kedudukan hukum) untuk menggugat pemerintah pusat.

Membaca lebih lanjut terhadap apa yang disampaikan direktur YARA, dalam ketentuan hukum pemerintah Aceh memang sangat berpeluang menggugat pemerintah pusat sebagaimana dalam isi perjanjian MoU di Helsinky pada tahun 2005. Dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), disebutkan beberapa aturan lanjutan dari UUPA harus segera dikeluarkan paling lambat tahun 2008.

Saat ini yang telah memasuki tahun 2013, artinya pemerintah pusat telah mengingkar janji kepada rakyat Aceh dalam hal perjanjian MoU Helsinky selama 5 Tahun. Ingkar janji pemerintah pusat terhadap rakyat Aceh tentunya bukan ini yang pertama kali dilakukan, namun ingkar janji yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap rakyat Aceh telah terjadi berulang ulang kali sejak Republik Indonesia berdiri Aceh selalu dalam penghianatan pemerintah pusat dimulai dari Presiden Indonesia pertama yaitu Soekarno.

Lalu apakah kali ini Rakyat Aceh akan lagi lagi tertipu.

Melihat keseriusan pemerintah pusat terhadap keseriusan dalam mengimplementasikan hasil perjanjian MoU Helsinky sudah saatnya rakyat Aceh dalam hal ini Pemerintah Aceh menggugat Pemerintah Pusat.

Perjanjian MoU Helsinky yang dilakukan oleh GAM dengan Pemerintah pusat tahun 2005 merupakan tanggung jawab Crisis Manajement Initiatif (CMI) serta Uni Eropa bertanggung jawab terhadap perdamaian Aceh dalam mengawasi implementasi hasil perjanjian tersebut.

Pemerintah Aceh sudah saatnya menggandeng pihak CMI serta Uni Eropa dalam menuntut penyelesaian turunan UUPA. Sebelum penghianatan kesekian kalinya terjadi pada rakyat Aceh yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

Kekhawatiran rakyat Aceh terhadap penghianatan pemerintah pusat terhadap isi perjanjian MoU Helsinky tidak lah merupakan sesuatu yang berlebihan. Melihat sepanjang sejarah penghianatan pemerintah pusat tersebut berulang kali diterima oleh rakyat Aceh, konflik antara pemerintah Aceh dengan pemerintah pusat dari kehari semakin memanas disebabkan perbedaan sudut pandang, kemudian disusul dengan segera akan terjadi pergantian kekuasaan (presiden) yang menyebabkan terjadinya pergantian arah dan kebijakan.

Strategi penghianatan pemerintah pusat terhadap terhadap rakyat Aceh saat ini sudah mulai terasa benih benihnya, salah satu nya adalah pengesahan PP yang baru 1 disahkan oleh presiden, kemudian pernyataan pernyataan tokoh nasional yang mengatakan Aceh telah melanggar isi perjanjian MoU Helsinky.

Tokoh Tokoh nasional sangat gentor menyuarakan kritikan terhadap Aceh. Ada yang menyatakan Aceh berhianat dan sebagainya.

Lalu siapakah hari ini yang berhianat….???

Mari kita putar kembali sepanjang sejarah Aceh-Indonesia……!!!!!

No comments

Menantang Mahasiswa

by Unknown - Juli 21, 2013

Mahasiswa mempunyai status yang terhormat pada sebuah bangsa, tidak terkecuali di Indonesia, semua bangsa mengakui bahwa mahasiswa merupakan calon kaum intelektual yang akan meneruskan perjuangan bangsa. Tidak hanya dari segi pemerintah, mahasiswa di anggap sebagai calon kaum intelektual, masyarakat desa pun tak tanggung-tanggung menaruh harapan perubahan pada kaum intelektual tersebut. Namun apalah arti dari kehormatan yang diberikan oleh bangsa dan rakyatnya jika hal tersebut ternyata tak dapat di implementasikan oleh mahasiswa secara maksimal.

Sejarah mencatat dari era penjajahan sampai dengan era reformasi dan saat ini, mahasiswa memang telah banyak membuat perubahan. Apalagi ketika tahun 1998 yang merupakan puncak kejayaan mahasiswa dalam menuntut mundur nya seorang penguasa tertinggi di Indonesia yaitu presiden, tapi sadar atau tidak siapa mereka yang di anggap sebagai pahlawan, bahwa mereka-mereka yang banyak menulis.

Soe Hok Gie, mahasiswa mana yang tak mengenal nama tersebut, salah satu mahasiswa yang dengan lantang mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah di orde baru, tentunya bukan hanya Soe Hok Gie yang lantang mengkritik pemerintah pada saat itu. Pastinya menimbulkan tanda tanya pada kita semua, kenapa hanya Soe Hok Gie yang terkenal sang aktivis pemberani itu, salah satu jawabannya adalah menulis. Soe Hok Gie seorang aktivis revolusioner bukan hanya pintar mengkritik kebijakan pemerintah tetapi juga selalu mengkritik kebijakan pemerintah melalui tulisan-tulisan kritisnya. Meski saat ini Soe Hok Gie tidak lagi menikmati hidup pada era reformasi, namun nama Soe Hok Gie tetap menjadi inspirasi bagi banyak orang, apalagi mahasiswa.

Bisa kita bandingkan dengan kebiasaan mahasiswa saat ini, yang mempunyai hanya satu tujuan yaitu mendapatkan nilai terbaik, meski harus melakukan dengan cara-cara apapun. Apalagi dengan dukungan teknologi hanya dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk segi negatif. Sehingga apa yang terjadi intelektualitas mahasiswa mulai diragukan. Salah satu hal yang paling diragukan saat ini adalah “Kemampuan Menulis”. Harus di akui untuk saat ini budaya menulis dikalangan mahasiswa sangat memprihatinkan ditambah lagi dengan budaya membaca dikalangan mahasiswa yang juga mendapat penghargaan memprihatinkan. Lengkap rasanya ketika mahasiswa saat ini semakin diragukan intelektualitasnya.

Menulis yang seharusnya menjadi salah satu budaya dikalangan intelektual dalam mengimplementasikan ide, gagasan dan pemikirannya di anggap sebagai sesuatu yang sulit oleh banyak mahasiswa. Kehadiran teknologi tidak dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa dalam mengimplementasikan ide,gagasan dan pemikirannnya. Padahal di era seperti ini didukung dengan kehadiran media elektronik dan media cetak namun tidak membuat mahasiswa banyak mahasiswa mau memanfaatkannya untuk menyampaikan pemikirannya.

Apalagi kehadiran blogger, wordpress dan lain lain yang dapat di buat secara gratis tidak dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa secara umumnya. Mahasiswa yang memiliki blog secara pribadi masih dapat dihitung dalam persentase yang sangat rendah.

Lalu muncul sebuah pertanyaan, Apakah mahasiswa tidak melihat bahwa menulis merupakan sebuah keharusan atau Mahasiswa yang tidak mampu menyampaikan pemikirannya melalui tulisan.?

No comments

FPI vs Presiden RI

Saatnya Aceh Menggugat

Menantang Mahasiswa

Arsip Blog

Postingan Populer