Foto: Perkebunan kelapa Sawit | Sumber: ajnn.net

Keterbatasan infrastruktur dasar, seperti akses transportasi, jaringan logistic, transportasi laut, dan moda-moda transportasi lainnya sangat minim di Aceh, yang merupakan kebutuhan penting dunia usaha dalam menjalankan bisnisnya agar mampu bergerak cepat, tepat waktu, memadai, dan efesien dan murah tentunya. Kemudian yang tidak kalah penting lagi adalah persoalan energi, seperti pasokan Listrik, dimana kita ketahui Aceh mengalami problem besar terkait dengan distribusi Listrik, meskipun saat ini dunia investasi belum begitu baik di Aceh, namun persoalan Listrik untuk kebutuhan dasar rumah tangga saja belum tercukupi, apalagi jika kemudian investor masuk dan investasi menggeliat di Aceh, maka dipastikan persoalan distribusi Listrik akan menjadi persoalan besar yang membuat dunia usaha rugi besar.

Foto: Pembangunan PLTA | Sumber: kompas.com

Selain itu, persoalan kepastian hukum, dimana persoalan regulasi yang tumpang tindih antara pemerintah pusat dan daerah yang hingga saat ini kerap terjadi, membuat investor tidak memiliki kepastian terkait dengan regulasi investasinya, belum lagi persoalan birokrasi yang rumit, menyebabkan ketidakpastian bagi investor dari luar yang belum memahami atau merasa tidak yakin dengan kepastian hukum dan iklim bisnis.

Kemudian Aceh dikenal dengan otonomi khusus bidang Syariat Islam, hal ini tidak memberikan Gambaran atau citra positif terkait penerapan syariat islam di Aceh, yang menjadi persoalan bukan penerapannya, namun Upaya Pemerintah dan Masyarakat untuk memberikan citra positif terkait penerapan syariat islam tidak dilakukan dengan baik dan maksimal, sehingga Kesan dan penerapan syariat islam di Aceh dipandang negative oleh orang luar. Orang-orang memandang penerapan syariat islam hanya sebatas “cambuk menyambuk”, bukan pada persoalan yang lebih fundamental, seperti budi pekerti, karakter, kerukunan, dan budaya hidup yang lebih baik dibandingkan hidup dalam pergaulan bebas.

Foto: Hasil tangkapan laut di Aceh | Sumber: dialeksis.com

Kemudian terkait dengan bayangan-bayangan konflik, meskipun konflik bersenjata telah berakhir sejak MoU Helsinki 2005, citra Aceh sebagai daerah konflik masih melekat di benak sebagian investor. Belum lagi banyaknya kasus criminal dan penggunaan senjata api di Aceh, yang menyebabkan besarnya potensi konflik dan besarnya kegagalan untuk berinvestasi dengan tenang dan nyaman di Aceh. Belum lagi terkait dengan citra investor di Masyarakat local, kesan negative terhadap investasi telah menjadi budaya masyarakat, dimana rasa curiga telah memberikan ketidaknyamanan investor untuk menginvestasikan modalnya di Aceh, tak jarang ketegangan muncul antara investor dengan masyarakat, bahkan banyak investor yang memilih membatalkan investasinya ketimbang melanjutkan rencana investasi di Aceh, hal ini telah memberikan citra buruk bagi Aceh.

Lemahnya dukungan dan sumber daya manusia juga menjadi persoalan krusial terhadap ketertarikan investor untuk berinvestasi di Aceh, dengan segudang resiko, investor juga tidak mendapatkan Gambaran penting terkait dengan dukungan pemerintah, masyarakat, dan sumber daya manusia, jika mereka ingin berinvestasi di Aceh, sehingga poin-poin penting tersebut tidak mampu ditonjolkan oleh Aceh.

Ada baiknya, jika investasi menjadi kebutuhan penting di Aceh, pemerintah perlu melakukan beberapa upaya untuk menarik investasi di Aceh, namun sebelum melakukan upaya tersebut, pemerintah perlu melakukan hal-hal penting yang memberikan dampak terhadap citra positif Aceh dalam berinvestasi, seperti menyiapkan lahan, memberikan kemudahan dalam proses birokrasi dengan menetapkan “program strategis Aceh” sehingga proses birokrasi bisa diselesaikan dalam waktu sesingkatnya, melakukan komunikasi dengan masyarakat, untuk memberikan gambaran terkait rencana pemerintah dalam program prioritas investasi, kemudian melindungi dan memastikan kenyamanan dan keamanannya, sehingga tidak terjadinya gangguan-gangguan yang menyebabkan tidak adanya kepastian dan kenyamanan berinvestasi.

Sumber Foto: www.ajnn.net

Partai Aceh adalah partai politik lokal di Provinsi Aceh, yang didirikan sebagai hasil transformasi dari Gerakan Aceh Merdeka (GAM) setelah penandatanganan Nota Kesepahaman Helsinki pada 15 Agustus 2005. Partai ini resmi berdiri pada 7 Juni 2007 dan menjadi salah satu partai dominan di Aceh sejak keikutsertaannya dalam Pemilu 2009. 

Meskipun terjadi penurunan jumlah pendukung dari sejak ia berdiri hingga saat ini, dimana jumlah kursi legislatif pada tingkat Provinsi terus mengalami penurunan, pada tahun 2009 partai ini memperoleh kursi sebanyak 33 kursi dari total 69 kursi atau (47,80%), kemudian pada Pemilu 2014 partai ini mengalami penurunan menjadi 29 kursi atau (35,80%), pada Pemilu 2019 kembali mengalami penurunan yang sangat signifikan menjadi 18  kursi atau (22,20%) dan kemudian pada tahun 2024 naik sedikit menjadi 20 kursi atau (24,70%) dari total 81 kursi. Meskipun Partai Aceh merupakan partai pemenang pemilu di Aceh, namun jumlah kursi yang mereka dapat tidak lagi menjadi dominan sejak periode pertamanya.

Sumber Foto: modusaceh.co

Sejak berdiri, ​Partai Aceh memang telah memainkan peran signifikan dalam lanskap politik Aceh. Namun, dalam beberapa periode terakhir, partai ini menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi posisinya di kancah politik local, dimana suaranya terus mengalami penurunan yang signifikan, baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Hal ini memberikan dampak yang kurang baik bagi kelangsungan partai ini, belum lagi intesitas konflik internal yang cukup tinggi ditubuh partai ini, perebutan kekuasaan dan kesejahteraan anggotanya menjadi problem paling dominan di partai ini.

Keberlanjutan Partai Aceh akan sangat ditentukan dari kemampuannya dalam mengelola dan membaca kebutuhan perkembangan zaman, kemudian menyusun strategi dan langkah-langkah politik progresif untuk menggaet Kembali pemilih-pemilih baik yang telah meninggalkan Partai Aceh, maupun pemilih-pemilih baru, seperti generasi muda, komunitas Perempuan, dan komunitas-komunitas lainnya. 

Proses dan cara pendekatan terhadap pemilih-pemilih ini sangat krusial, mengingat problematika yang ada selama ini terhadap dinamika politik yang ada ditubuh Partai Aceh. Namun jika hal ini tidak mampu dilakukan oleh Partai Aceh, maka nasibnya akan dikhawatirkan kedepannya, mengingat partai-partai nasional yang ada di Aceh saat ini mulai kembali memiliki harapan atau eskalasi yang diakibatkan dari menurunnya tingkat kepercayaan Masyarakat terhadap Partai local.

Sumber Foto: modusaceh.co

Dominasi sumber daya dan jaringan yang dimiliki partai nasional merupakan nilai tambah yang membuat partai-partai nasional akan kembali eksis seiring dengan menurunnya tingkat kepercayaan Masyarakat terhadap partai local, yang artinya “menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai local, maka meningkatnya jumlah pemilih terhadap partai nasional”.

Kemudian, problem lainnya terkait partai local adalah perpecahan, meskipun usia partai local masih cukup belia, namun perpecahan politik local, yang berakar dari Gerakan Aceh Merdeka (GAM), telah menjadi fenomena signifikan pasca-perdamaian. Setelah penandatanganan Nota Kesepahaman Helsinki pada 2005, mantan anggota GAM mendirikan Partai Aceh (PA) sebagai kendaraan politik utama. Namun, dinamika internal menyebabkan munculnya faksi-faksi baru, seperti pembentukan Partai Nasional Aceh (PNA) oleh Irwandi Yusuf pada 2012, yang merupakan pecahan dari PA.

Perpecahan ini dipicu oleh berbagai faktor, termasuk perbedaan pandangan mengenai arah politik, distribusi kekuasaan, dan manajemen sumber daya. Sebuah Penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti hilangnya kepercayaan publik, pesimisme di antara aktor politik, kelemahan integritas partai, manajemen organisasi yang tidak profesional, dan konflik internal berkontribusi pada penurunan eksistensi partai politik lokal di Aceh.

Sumber Foto: www.bu.edu

Donald Trump, sebagai Presiden Amerika Serikat ke-45, terlibat dalam sejumlah kontroversi selama masa jabatannya dan bahkan sebelum itu. Seperti; “Pernyataan dan Sikap Rasial”, Donald Trump menghadapi kritik keras terkait pernyataannya tentang kelompok minoritas, seperti komentarnya mengenai imigran dari negara-negara "berlubang" atau "shithole countries" (terutama negara-negara Afrika). Pernyataan semacam ini dianggap oleh banyak pihak sebagai rasis dan xenofobia. Tindakannya terkait dengan protes rasial di Charlottesville pada tahun 2017, di mana Trump menyatakan bahwa ada "orang baik di kedua sisi", yang dianggap membela kelompok supremasi kulit putih.

Kemudian terkait Investigasi Rusia (Russian Interference); Donald Trump dilibatkan dalam penyelidikan terhadap dugaan kolusi antara kampanye presiden Trump dengan Rusia selama pemilu 2016. Meskipun penyelidikan yang dipimpin oleh Robert Mueller tidak menemukan bukti yang cukup untuk mendakwa Trump atas kolusi, laporan tersebut menyimpulkan bahwa Trump berusaha menghalangi penyelidikan.

Pemakzulan Pertama (Impeachment I); Pada 2019, Donald Trump menjadi Presiden AS pertama yang dimakzulkan dua kali. Pemakzulan pertama terkait dengan tindakan Trump yang menekan Ukraina untuk menyelidiki saingan politiknya, Joe Biden, sebelum pemilu 2020. Trump dianggap melakukan penyalahgunaan kekuasaan dan menghalangi penyelidikan. Pemakzulan Kedua (Impeachment II), Pada Januari 2021, setelah serangan mematikan ke Gedung Capitol oleh pendukung Trump, ia dimakzulkan untuk kedua kalinya, dengan tuduhan menghasut pemberontakan. Meskipun ia dibebaskan oleh Senat, peristiwa ini menambah kontroversi terkait kepemimpinan dan pengaruh Trump.

Penanganan Pandemi COVID-19; Penanganan Trump terhadap pandemi COVID-19 juga menjadi kontroversi. Kritik datang terkait dengan penanganan yang lamban dan seringnya Trump meremehkan ancaman virus. Pada awal pandemi, Trump juga memberi pernyataan yang tidak akurat, termasuk tentang penggunaan obat-obatan yang belum terbukti efektif.

Kebijakan Imigrasi; Salah satu kebijakan kontroversial Trump adalah larangan masuk (travel ban) dari beberapa negara mayoritas Muslim dan pemisahan keluarga di perbatasan AS-Meksiko. Kebijakan pemisahan keluarga ini memicu kecaman luas dari berbagai organisasi hak asasi manusia.

Serangan terhadap Media dan Kebenaran; Donald Trump sering kali menyerang media, menyebut mereka sebagai "musuh rakyat" dan menuding berita yang merugikan dirinya sebagai "berita palsu" (fake news). Pendekatan ini menambah ketegangan dalam hubungan antara pemerintah dan media di Amerika Serikat.

Penggunaan Media Sosial; Donald Trump dikenal dengan penggunaan media sosial, terutama Twitter, untuk mengungkapkan pendapatnya, menyerang lawan politik, dan bahkan membuat pernyataan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Ini menyebabkan perdebatan tentang kebebasan berbicara dan pengaruh media sosial dalam politik.

Pernyataan tentang Kekerasan dan Terorisme dalam Negeri; Pernyataan Donald Trump yang dianggap menghasut atau mendukung kelompok ekstremis sering menjadi sorotan. Misalnya, ketika ia memberi komentar bahwa kelompok supremasi kulit putih tidak sepenuhnya bersalah dalam kekerasan yang terjadi di Charlottesville.

Pengelolaan Keuangan dan Pajak; Pada 2020, The New York Times melaporkan bahwa Donald Trump membayar pajak penghasilan yang sangat rendah selama bertahun-tahun dan hanya membayar $750 pada tahun pertama kepresidenannya. Hal ini memicu pertanyaan tentang kekayaannya dan penghindaran pajak yang mungkin terjadi.

Kemudian Donald Trump dilantik Kembali sebagai Presiden Amerika Serikat ke-47 pada 20 Januari 2025. Ini merupakan periode kedua pemerintahan Trump setelah sebelumnya menjabat pada periode 2017-2021. Pasca pelantikan, Trump kembali membuat kebijakan kontroversialnya, diantaranya:

Trump menandatangani aturan hukuman mati; yang bisa menjaring pelaku kriminal hingga imigran ilegal. Perintah Trump berarti memaksa Kementerian Kehakiman mengupayakan hukuman mati kasus federal yang sesuai dan membantu melestarikan hukuman mati di AS. Melalui perintah itu pula, Jaksa Agung bisa menggunakan yurisdiksi federal dan menerapkan hukuman mati "tanpa mempertimbangkan faktor-faktor lain".

Cuma Akui Dua Gender; dalam perintah eksekutif itu, Trump juga menyampaikan bahwa ia hanya mengakui dua jenis kelamin yakni laki-laki dan perempuan. Trump juga menghapus perlindungan bagi transgender di penjara federal, dan menghentikan Program Keberagaman, Kesetaraan, dan Inklusi (Diversity, equity, and inclusion/DEI).

Sumber Foto: www.grapheine.com

Anak Imigran Tak Dapat Kewarganegaraan AS; Perintah eksekutif Trump juga mengakhiri kewarganegaraan berdasarkan kelahiran bagi imigran gelap. Menurut laporan Politico, perintah Trump mengarahkan badan-badan federal menolak untuk mengakui kewarganegaraan AS bagi anak-anak yang lahir di AS dari ibu yang berada di negara itu secara ilegal atau secara legal dengan visa, jika ayahnya bukan warga negara AS atau penduduk tetap yang sah.

Padahal Mahkamah Agung AS sudah sejak lama memutuskan bahwa anak-anak yang lahir di AS dari orang tua asing adalah warga negara AS berdasarkan Amandemen ke-14.

Tolak Pengungsi; Trump juga berencana menghentikan program penerimaan pengungsi hingga "masuknya pengungsi ke AS sesuai dengan kepentingan." Dia juga menyatakan penyeberangan di sepanjang perbatasan AS-Meksiko sebagai keadaan darurat nasional, hingga mempertimbangkan kartel sebagai organisasi teroris asing.

Dan banyak kebijakan-kebijakan kontroversial yang dilakukan Trump pasca kembali berkuasa, termasuk soal tarif pajak dagang yang ditetapkan untuk berbagai negara, termasuk Indonesia.

Sumber Foto: radartasiktv.disway.id

Cryptocurrency adalah mata uang digital yang menggunakan teknologi kriptografi untuk mengamankan transaksi dan mengontrol pembuatan unit baru. Mata uang ini tidak tergantung pada bank atau lembaga keuangan tradisional, dan biasanya menggunakan jaringan blockchain sebagai infrastruktur utamanya. Blockchain adalah buku besar digital terdistribusi yang mencatat semua transaksi secara transparan dan aman.

Beberapa cryptocurrency yang paling terkenal adalah Bitcoin, Ethereum, dan Binance Coin. Bitcoin, misalnya, ditemukan oleh seseorang atau kelompok dengan nama samaran Satoshi Nakamoto pada tahun 2008. Ethereum, di sisi lain, memperkenalkan konsep "smart contract" yang memungkinkan aplikasi terdesentralisasi (dApps) untuk dibangun di atasnya.

Cryptocurrency sering dianggap sebagai aset spekulatif, dengan harga yang bisa sangat volatil. Meskipun banyak orang yang berinvestasi di cryptocurrency untuk keuntungan, ada juga yang menggunakan mata uang ini untuk transaksi, terutama di pasar global atau untuk tujuan tertentu yang lebih sulit dilakukan dengan mata uang konvensional.

Masa depan cryptocurrency bisa dibilang sangat menarik dan penuh potensi, namun juga tidak pasti. Beberapa faktor yang akan mempengaruhi perkembangan cryptocurrency di masa depan antara lain regulasi, adopsi teknologi, dan inovasi yang terus berkembang.

Banyak perusahaan besar, bank, dan investor institusional mulai melihat cryptocurrency sebagai aset yang sah. Bitcoin, misalnya, telah diterima oleh beberapa perusahaan sebagai alat pembayaran atau sebagai bagian dari cadangan kas mereka. Ini bisa menjadi tanda bahwa di masa depan, cryptocurrency dapat diterima lebih luas dalam ekonomi global. Selain itu, beberapa perusahaan keuangan tradisional mulai menawarkan produk berbasis cryptocurrency kepada klien mereka.

Kemudian Pemerintah di berbagai negara semakin tertarik untuk mengatur pasar cryptocurrency. Negara seperti China, India, dan Amerika Serikat telah mengeluarkan kebijakan atau pembatasan terhadap penggunaan cryptocurrency. Namun, di sisi lain, ada negara yang lebih terbuka terhadap teknologi ini, seperti El Salvador yang mengadopsi Bitcoin sebagai alat pembayaran sah. Regulasi yang jelas dan stabil akan sangat mempengaruhi keberlanjutan dan pertumbuhan pasar cryptocurrency.

Sumber Foto: news.tokocrypto.com

Teknologi blockchain yang menjadi dasar dari cryptocurrency terus berkembang. Ke depan, mungkin kita akan melihat lebih banyak aplikasi blockchain di luar cryptocurrency, seperti di sektor logistik, kesehatan, pendidikan, dan banyak lagi. Ethereum, misalnya, sedang bertransisi ke Ethereum 2.0 yang menggunakan algoritma proof-of-stake, yang lebih efisien energi. Kemajuan teknologi ini bisa mengubah cara kita berinteraksi dengan data dan transaksi secara lebih aman dan efisien.

Meskipun saat ini cryptocurrency sering dianggap sebagai investasi atau alat spekulasi, ada potensi untuk melihatnya lebih banyak digunakan sebagai alat pembayaran di masa depan. Dengan biaya transaksi yang lebih rendah dan kemampuan untuk beroperasi di seluruh dunia tanpa melibatkan pihak ketiga seperti bank, cryptocurrency bisa jadi menjadi pilihan utama untuk transaksi lintas batas.

Namun, salah satu tantangan terbesar bagi cryptocurrency adalah volatilitas harganya yang ekstrem. Meskipun ini bisa menjadi peluang bagi investor spekulatif, itu juga membuatnya kurang stabil sebagai alat tukar sehari-hari. Penggunaan cryptocurrency mungkin akan semakin diterima, tetapi masalah volatilitas dan kepercayaan pasar harus diatasi terlebih dahulu.

Cryptocurrency bisa menjadi alat pemberdayaan di negara-negara yang mengalami inflasi tinggi atau krisis ekonomi. Misalnya, di negara seperti Venezuela atau Zimbabwe, di mana mata uang lokal tidak stabil, cryptocurrency bisa menjadi alternatif yang lebih aman untuk menyimpan kekayaan. Namun, ada juga tantangan politik, seperti bagaimana negara-negara dapat mengontrol aliran uang dalam sistem yang terdesentralisasi ini.

Jadi dapat disimpulkan bahwa, masa depan cryptocurrency sangat bergantung pada bagaimana teknologi ini berkembang dan diatur, serta bagaimana pasar dan masyarakat secara keseluruhan menerima adopsi teknologi baru ini. Kita mungkin akan melihat cryptocurrency semakin diterima dalam kehidupan sehari-hari, tetapi akan ada tantangan besar yang harus dihadapi, terutama terkait dengan regulasi, keamanan, dan volatilitas.

Bicara soal keamanan, pembobolan cryptocurrency telah menjadi salah satu masalah utama dalam dunia kripto. Meskipun teknologi blockchain yang mendasari cryptocurrency dirancang untuk sangat aman dan transparan, banyak kasus pembobolan yang melibatkan kelemahan dalam platform, bursa, atau kesalahan pengguna itu sendiri.

Adapun kasus pembobolan terbesar dalam sejarah cryptocurrency terjadi pada tahun 2014, ketika bursa Bitcoin terbesar pada waktu itu, Mt. Gox, yang berbasis di Jepang, kehilangan sekitar 850.000 Bitcoin (senilai sekitar $450 juta pada saat itu). Pembobolan ini terjadi setelah Mt. Gox mengumumkan bahwa mereka mengalami "pencurian" melalui celah keamanan yang memungkinkan peretas mengakses dompet bursa dan mencuri Bitcoin. Kasus ini sangat merusak reputasi dunia cryptocurrency pada masa itu dan memicu perubahan besar dalam regulasi dan keamanan bursa kripto.

Kemudian Bitfinex, salah satu bursa cryptocurrency terbesar di dunia, mengalami pembobolan pada 2016, di mana sekitar 120.000 Bitcoin (senilai sekitar $72 juta pada saat itu) dicuri. Serangan ini terjadi melalui celah dalam sistem keamanan bursa yang memungkinkan peretas mengakses dompet panas (hot wallets) yang digunakan untuk menyimpan Bitcoin. Pembobolan ini menandai salah satu peretasan terbesar di dunia cryptocurrency, dan dampaknya sangat besar terhadap harga Bitcoin pada saat itu.

Lalu, pada tahun 2018, bursa cryptocurrency Jepang, Coincheck, dibobol dan lebih dari $500 juta dalam bentuk NEM (sejenis cryptocurrency) dicuri. Kejadian ini terjadi setelah para peretas berhasil mendapatkan akses ke dompet panas Coincheck yang menyimpan sejumlah besar NEM. Meskipun peretasan ini tidak melibatkan Bitcoin, namun jumlah yang hilang sangat besar dan membuat Coincheck terpaksa menangguhkan layanan mereka untuk sementara waktu. Setelah peretasan, Coincheck bekerja sama dengan pihak berwenang untuk mengganti kerugian pengguna.

Kasus selanjutnya adalah Poly Network, merupakan platform yang memungkinkan interoperabilitas antar blockchain. Pada bulan Agustus 2021, Poly Network mengalami peretasan besar, yang mengakibatkan lebih dari $600 juta dicuri. Peretas ini berhasil mengeksploitasi kelemahan di sistem smart contract yang digunakan oleh Poly Network. Namun, yang menarik dari kasus ini adalah bahwa setelah mencuri dana, peretas tersebut mengembalikan hampir seluruh jumlah yang dicuri, dengan alasan mereka hanya ingin menunjukkan kelemahan dalam sistem. Kasus ini menyoroti pentingnya pengujian dan keamanan smart contract.

Sumber Foto: blog.clover.com

Selain pembobolan yang melibatkan bursa besar, banyak juga kasus penipuan dan peretasan yang melibatkan aplikasi atau platform yang lebih kecil. **Fleeceware** adalah aplikasi yang menawarkan layanan kripto dengan cara yang tidak jelas dan seringkali mengelabui pengguna untuk membayar lebih dari yang diinginkan. Sementara itu, serangan **phishing** digunakan oleh penjahat dunia maya untuk mencuri informasi pribadi pengguna dengan menyamar sebagai bursa atau layanan kripto yang sah. Pelaku mengirimkan email atau pesan palsu yang mengarahkan korban untuk memasukkan kredensial mereka di situs palsu.

Banyak bursa dan platform menggunakan dompet panas untuk memfasilitasi transaksi yang cepat, namun dompet panas (yang selalu terhubung ke internet) lebih rentan terhadap serangan peretas dibandingkan dengan dompet dingin (cold wallet), yang tidak terhubung langsung ke internet. Banyak pembobolan yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan manusia, seperti penggunaan kata sandi yang lemah atau kurangnya autentikasi dua faktor (2FA). Meskipun banyak peretasan yang terjadi dalam industri cryptocurrency, penting untuk dicatat bahwa teknologi blockchain itu sendiri sangat aman. Keamanan lebih banyak bergantung pada bagaimana pengguna dan platform mengelola akses dan penyimpanan aset mereka.

Terkait persoalan legalitas cryptocurrency, sangat bervariasi secara signifikan dari satu negara ke negara lain, dan masih menjadi topik yang berkembang di banyak wilayah. Beberapa negara telah mengadopsi cryptocurrency secara terbuka, sementara yang lain masih ragu atau bahkan melarang penggunaannya.

Beberapa negara yang telah mengakui cryptocurrency sebagai alat pembayaran yang sah atau memungkinkan penggunaannya secara bebas. Di negara-negara ini, regulasi lebih fokus pada memastikan keamanan transaksi dan mencegah penggunaan cryptocurrency untuk tujuan ilegal seperti pencucian uang atau pendanaan terorisme. El Salvador menjadi negara pertama yang mengadopsi Bitcoin sebagai alat pembayaran sah. Pemerintah El Salvador menganggap Bitcoin sebagai cara untuk meningkatkan inklusi keuangan di negara yang sebagian besar tidak memiliki akses ke layanan perbankan tradisional.

Kemudian Jepang adalah salah satu negara pertama yang mengatur cryptocurrency melalui peraturan yang jelas. Pada 2017, Jepang mengakui cryptocurrency seperti Bitcoin sebagai pembayaran yang sah dan mewajibkan bursa untuk mendaftar dan mematuhi standar keamanan tertentu. Lalu Swiss dikenal karena pendekatannya yang ramah terhadap cryptocurrency dan blockchain. Negara ini telah mengadopsi regulasi yang jelas dan memungkinkan perusahaan blockchain berkembang di "Crypto Valley" di Zug. Tetangga Indonesia, yaitu Singapura adalah negara yang sangat progresif dalam hal adopsi cryptocurrency dan blockchain. Monetary Authority of Singapore (MAS) mengatur industri ini dengan cara yang mendukung inovasi sambil memastikan perlindungan konsumen.

Namun di beberapa negara, cryptocurrency tidak sepenuhnya ilegal tetapi penggunaannya dibatasi atau diawasi dengan ketat oleh pemerintah. Ini sering kali terkait dengan kekhawatiran terkait pencucian uang, pendanaan terorisme, dan volatilitas yang tinggi. Sedangkan India memiliki pendekatan yang agak tidak pasti terhadap cryptocurrency. Meskipun tidak sepenuhnya melarangnya, Bank Sentral India (RBI) sempat melarang lembaga keuangan untuk menyediakan layanan terkait cryptocurrency pada tahun 2018 (yang kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung pada 2020). Pemerintah India berencana untuk memperkenalkan regulasi baru mengenai cryptocurrency, yang mencakup kemungkinan larangan terhadap mata uang digital swasta, namun masih dalam tahap pembahasan.

China adalah salah satu negara yang paling ketat dalam hal cryptocurrency. Sejak 2017, China melarang perdagangan dan pertukaran cryptocurrency domestik, serta melarang lembaga keuangan untuk menyediakan layanan terkait kripto. Pada 2021, China melarang aktivitas penambangan cryptocurrency di seluruh negeri sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi konsumsi energi dan mengendalikan risiko keuangan. Sedangkan Arab Saudi tidak mengizinkan Cryptocurrency digunakan sebagai alat pembayaran. Meskipun tidak ada hukum yang secara eksplisit melarang kepemilikan atau perdagangan cryptocurrency, pemerintah memperingatkan risiko yang terkait dengan kripto.

Beberapa negara yang telah memilih untuk melarang sepenuhnya penggunaan cryptocurrency, sering kali dengan alasan kekhawatiran terhadap stabilitas ekonomi, pencucian uang, atau kontrol terhadap sistem keuangan; Seperti Aljazair, Maroko, Mesir dan Bangladesh. Negara-negara ini memiliki larangan keras terhadap penggunaan cryptocurrency. Pembayaran menggunakan cryptocurrency dilarang, dan kegiatan yang melibatkan cryptocurrency dapat dikenakan hukuman pidana.

Di masa depan, kita dapat mengharapkan lebih banyak negara untuk memperkenalkan regulasi yang jelas terkait cryptocurrency, mengingat semakin banyaknya minat dan adopsi terhadap teknologi ini. Negara-negara yang belum memiliki regulasi mungkin akan bergerak menuju pengaturan yang lebih terbuka untuk mencegah risiko dan mengoptimalkan potensi pasar. Bank sentral di seluruh dunia, termasuk di Eropa, China, dan Amerika Serikat, sedang menjajaki kemungkinan untuk mengeluarkan mata uang digital mereka sendiri (CBDC). Ini dapat mempengaruhi legalitas dan penggunaan cryptocurrency swasta, dengan beberapa negara mungkin lebih cenderung untuk mengembangkan sistem mata uang digital yang lebih terpusat.

Sumber Foto: metrotvnews.com

ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) memiliki dua fungsi utama di Indonesia, yaitu: Pertama Fungsi Militer: ABRI berperan sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga kedaulatan dan keamanan nasional. Fungsi ini mencakup perlindungan terhadap ancaman dari luar negeri, seperti perang atau agresi militer, serta menjaga stabilitas negara dari ancaman internal seperti pemberontakan atau kerusuhan.

Kedua Fungsi Sosial-politik: Selain fungsi militer, ABRI juga memiliki peran dalam kehidupan sosial dan politik Indonesia. Pada masa Orde Baru, ABRI berperan dalam mempertahankan stabilitas politik dan mendukung pemerintahan, termasuk dengan terlibat dalam berbagai aspek pemerintahan dan pembangunan. Fungsi ini dikenal dengan istilah "dwifungsi ABRI," yang menekankan bahwa ABRI tidak hanya bertanggung jawab atas pertahanan tetapi juga dalam pembangunan sosial-politik negara.

Setelah reformasi 1998, konsep dwifungsi ABRI mulai dikurangi, dengan tujuan agar ABRI lebih fokus pada peranannya sebagai institusi militer profesional yang berfokus pada pertahanan negara. Namun belakangan ini, pemerintah kembali merubah UU TNI, secara resmi mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pengesahan ini dilakukan melalui rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani, dengan dihadiri oleh sejumlah menteri, termasuk Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

Sumber Foto: emedia.dpr.go.id (Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, saat menyerahkan laporan usai disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi Undang-Undang TNI yang baru)

Pengesahan undang undang ini memunculkan berbagai macam reaksi publik, termasuk kekhawatiran publik, bahwa pemerintah mencoba kembali kepada masa order baru, yaitu kembalinya dwi fungsi ABRI, salah satunya yaitu menambah tugas pokok TNI dan melegalkan penempatan Prajurit TNI di Kementerian dan Lembaga, yang berarti TNI selain berfungsi sebagai militer, saat ini berfungsi juga sebagai sosial politik, dengan dilegalkannya TNI berada di lembaga eksekutif, baik kementerian maupun lembaga.

Kekhawatiran publik tentang kembalinya dwifungsi ABRI bukan tanpa alasan, mengingat sejarah Indonesia dimasa orde baru. Beberapa kekhawatiran yang muncul terkait kembalinya dwifungsi ABRI, antara lain:

Pertama; Keterlibatan Militer dalam Politik: Salah satu kekhawatiran utama adalah TNI akan kembali terlibat dalam politik praktis, yang dapat mengancam demokrasi Indonesia. Pada masa Orde Baru, ABRI memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan dan kehidupan politik, dengan beberapa pejabat militer menduduki posisi-posisi penting dalam pemerintahan dan parlemen.

Kedua; Mengganggu Prinsip Sipil-Militer yang Sehat: Dwifungsi ABRI dianggap dapat melemahkan hubungan yang seharusnya terpisah dan sehat antara aparat sipil dan militer. Dalam sistem demokrasi yang lebih matang, peran militer seharusnya terbatas pada fungsi pertahanan negara dan bukan mencampuri urusan politik dan kebijakan sipil.

Ketiga; Peningkatan Militerisasi dalam Kehidupan Sipil: Kekhawatiran ini muncul karena dengan meleburkan fungsi militer dalam berbagai sektor pemerintahan, termasuk lembaga non-militer seperti badan penanggulangan bencana atau keamanan siber, dapat menyebabkan militerisasi dalam berbagai aspek kehidupan sipil. Hal ini bisa berdampak pada kebebasan sipil dan pengaruh yang lebih besar bagi militer dalam sektor-sektor yang seharusnya dikelola oleh pihak sipil.

Keempat; Penyalahgunaan Kekuasaaan: Jika TNI terlibat dalam urusan politik atau sektor-sektor non-militer, ada risiko penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini bisa mengarah pada kontrol militer yang lebih besar atas kehidupan politik dan sosial negara, dan mengurangi peran serta kekuatan lembaga-lembaga sipil yang seharusnya independen.

Aktivis Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) menggelar aksi Kamisan ke-576 di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 28 Februari 2019. Dalam aksinya para aktivis menolak agenda restrukturisasi dan reorganisasi TNI dengan rencana penempatan anggota militer aktif dijabatan Sipil yang sejatinya bertentangan dengan reformasi TNI. TEMPO/Subekti. Sumber Foto: tempo.co

Namun, beberapa pihak berpendapat bahwa meskipun revisi UU TNI menambah peran TNI dalam beberapa bidang (misalnya, dalam mengatasi ancaman siber atau membantu melindungi kepentingan nasional di luar negeri), hal ini tidak serta-merta berarti kembalinya dwifungsi ABRI seperti pada masa Orde Baru. Pemerintah dan pihak militer juga menekankan bahwa TNI tetap akan berada di bawah kontrol Kementerian Pertahanan dan tidak akan terlibat langsung dalam pemerintahan atau politik praktis.

Para pendemo yang datang untuk melakukan aksi penolakan UU TNI membentangkan banner yang bertuliskan ungkapan penolakan terhadap UU kontroversial tersebut di depan Grahadi Kamis (20/3/2025). Foto: Fatihah Salsabila Mg suarasurabaya.net

Sumber Foto: fima.co.id

Pasar saham Indonesia juga dapat dilihat sebagai bagian dari sistem perekonomian negara yang memungkinkan investor untuk membeli dan menjual saham perusahaan, serta berperan dalam pengumpulan dana bagi perusahaan yang ingin berkembang.

Jumlah investor pasar saham Indonesia telah mengalami pertumbuhan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Terutama investor ritel saat covid-19 melanda dunia, saham menjadi tempat populer untuk masyarakat memutarkan uangnya dan mencari keuntungan.

Jumlah investor pasar modal Indonesia saat ini mencapai 15.161.166 Single Investor Identification (SID). Meskipun mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun ini, namun angka tersebut masih sangat sedikit, jika dibandingkan jumlah penduduk indonesia yang saat ini mencapai 281,6 juta jiwa.

Sumber Foto: ajaib.co.id

Saat ini memang jumlah investor domestik mendominasi kepemilikan saham di Bursa Efek Indonesia dengan persentase 51,5%, sementara investor asing memiliki 48,5%. Namun naik turunnya bursa saham Indonesia masing sangat bergantung dari pada langkah dan kebijakan investor asing. Kerap kali penurunan bursa saham disebabkan oleh investor asing yang melakukan aksi jual mereka. Sentimen-sentimen negatif terkait politik, keamanan dan ekonomi kerap membuat investor asing melelang saham-sahamnya di Indonesia dan berpengaruh buruk terhadap trend kecenderungan bursa saham.

Sejak pelantikan Presiden Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami tren penurunan yang signifikan. Pada hari pelantikan, IHSG ditutup di level 7.772,59. Namun, per 19 Maret 2025, IHSG turun menjadi 6.311,66, mencatat penurunan sekitar 18,79% selama periode tersebut.

Penurunan IHSG ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk kebijakan pemerintah yang mempengaruhi sentimen investor. Presiden Prabowo pernah menyatakan bahwa investasi saham bagi masyarakat kecil mirip dengan perjudian, yang dapat menambah ketidakpastian di pasar.  Selain itu, pernyataan mengenai potensi penurunan IHSG terkait dengan program makan bergizi untuk anak sekolah juga menambah volatilitas pasar.

Sumber Foto: lensapost.net

Para ekonom dan akademisi telah mengingatkan, bahwa penurunan IHSG dapat berdampak signifikan pada perekonomian Indonesia, mengingat keterkaitan antara pasar modal dan sektor riil.  Namun kebijakan Presiden terkait bursa saham sungguh mengecewakan banyak pihak, apalagi statment Prabowo terkait bursa saham sungguh menggambarkan bahwa Prabowo tidak peduli dengan IHSG.

Masa depan IHSG sangat bergantung pada berbagai faktor ekonomi dan kebijakan pemerintah, baik domestik maupun global. Seperti Kebijakan Ekonomi Pemerintah, misal kebijakan fiskal dan moneter yang diterapkan oleh pemerintah, seperti tingkat suku bunga, kebijakan pajak, serta kebijakan stimulus ekonomi. Sentimen Global dan Investor Asing, fluktuasi pasar saham global dan ketidakpastian ekonomi internasional (misalnya perang dagang, kebijakan moneter AS, atau krisis keuangan global). Namun, IHSG juga harus menghadapi tantangan seperti ketidakpastian politik, fluktuasi nilai tukar, dan kondisi pasar global yang volatil.

Selain itu, untuk mengurangi pengaruh asing di bursa saham Indonesia, maka perlu langkah kongkrit yang harus dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia, salah satunya adalah meningkatkan jumlah investor lokal, sehingga mengurangi pengaruh asing terhadap fluktuasi IHSG. Saat ini Bursa Efek Indonesia memiliki target ambisius untuk meningkatkan jumlah investor lokal di pasar modal Indonesia. Pada tahun 2025, BEI menargetkan penambahan 2 juta investor baru, kemudian jangka panjang, tahun 2027 OJK menetapkan investor lokal dapat mencapai 20juta.

Untuk mencapai target tersebut, BEI dan OJK perlu melakukan berbagai upaya edukasi dan sosialisasi guna meningkatkan literasi keuangan dan menarik minat masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal. Kemudian dukungan pemerintah dan menghindari statment-statment negatif terhadap IHSG, karena hal tersebut dapat memberikan dampak citra buruk bagi kepercayaan masyarakat terhadap IHSG.

Sumber Foto: dlh.semarangkota.go.id

Lingkungan hidup di Indonesia memiliki tantangan dan potensi yang cukup besar. Negara ini kaya akan sumber daya alam, dengan hutan hujan tropis yang luas, keanekaragaman hayati yang tinggi, dan ekosistem yang unik, seperti terumbu karang. Namun, Indonesia juga menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius, seperti deforestasi, polusi udara dan air, serta kerusakan ekosistem laut.

Deforestasi merupakan masalah besar, terutama akibat konversi hutan untuk lahan pertanian dan perkebunan kelapa sawit. Ini tidak hanya merusak habitat alam, tetapi juga berkontribusi pada perubahan iklim global karena hutan tropis adalah penyerap karbon yang penting.

Selain itu, polusi udara di beberapa kota besar seperti Jakarta menjadi masalah kesehatan, dengan tingginya tingkat polusi dari kendaraan bermotor dan industri. Polusi plastik juga menjadi isu serius, terutama di daerah pesisir dan laut, karena banyak sampah plastik yang mencemari ekosistem laut.

Namun, ada juga banyak inisiatif yang berkembang untuk melindungi dan memulihkan lingkungan. Program-program restorasi hutan, pengelolaan sampah yang lebih baik, serta upaya-upaya untuk mengurangi emisi karbon, seperti pengembangan energi terbarukan, semakin mendapatkan perhatian.

Adapun tantangan dalam mengatasi dampak lingkungan di Indonesia ini membutuhkan upaya terkoordinasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Beberapa langkah yang perlu diambil meliputi: penguatan penegakan hukum lingkungan untuk mencegah pelanggaran dan pengrusakan alam, perubahan pola konsumsi yang lebih berkelanjutan, baik dalam sektor industri, pertanian, maupun penggunaan energi, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan hidup, inovasi teknologi hijau dan penerapan energi terbarukan untuk mengurangi dampak pencemaran dan restorasi ekosistem yang rusak, seperti reforestasi dan rehabilitasi terumbu karang.

Namun problem besarnya justru ada di pemerintah itu sendiri, dimana kondisi hingga saat ini pemerintahan dikenal dengan minimnya kolaborasi yang mementingkan kepentingan lingkungan hidup, hal tersebut kerap di intervensi oleh kekuasaan-kekuasaan yang lebih tinggi yang melibatkan pemodal, sehingga aparatur pemerintah hanya mampu menegakkan penegakan hukum terkait lingkungan hidup yang masyarakat kecil, sehingga kasus-kasus penegakan hukum yang melibatkan kasus besar cukup jarang terjadi, hal ini yang kemudian membuat publik meragukan terhadap integritas dan keseriusan pemerintah dalam melakukan penegakan hukum terkait kerusakan lingkungan di Indonesia, karena selain kerap di intervensi oleh kekuasaan yang lebih tinggi atau kerap dijadikan sebagai sandera politik apabila berseberangan.

Adapun beberapa kasus besar yang terjadi di Indonesia tekait lingkungan hidup adalah, Pertama;  Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), Kasus Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia sering terjadi, terutama di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Banyak kebakaran yang disebabkan oleh pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit, industri kertas, dan pertanian. Dimana Pemerintah Indonesia telah berusaha menangani masalah ini dengan mengeluarkan kebijakan seperti moratorium izin baru untuk perkebunan di lahan gambut dan upaya penegakan hukum terhadap perusahaan yang melakukan pembakaran lahan ilegal. Namun, upaya tersebut sering kali terkendala oleh konflik antara kepentingan ekonomi, ketidakmampuan penegakan hukum yang efektif, dan minimnya sumber daya untuk memadamkan kebakaran secara tepat waktu, sehingga dampak dari kejadi tersebut yaitu menyebabkan polusi udara yang parah, seperti yang terlihat pada kabut asap yang melanda beberapa negara tetangga (Malaysia, Singapura) dan menyebabkan kerugian ekonomi, kesehatan masyarakat, serta kerusakan lingkungan yang luas.

Kedua; Proyek Reklamasi Teluk Jakarta, Kasus Proyek reklamasi di Teluk Jakarta, yang melibatkan pengurugan sebagian wilayah laut untuk pembangunan pulau-pulau baru, menuai kontroversi. Proyek ini dimulai sejak awal 2000-an dan sempat berhenti pada 2016 setelah adanya protes dari berbagai kelompok masyarakat, aktivis lingkungan, dan bahkan beberapa politisi. Kemudian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada masa kepemimpinan sebelumnya memberikan izin untuk proyek reklamasi ini. Meskipun pemerintah pusat sempat menghentikan sementara proyek tersebut pada 2016, beberapa pulau hasil reklamasi tetap dilanjutkan dengan alasan kebutuhan pengembangan ekonomi dan infrastruktur. Sehingga dengan proyek tersebut menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, termasuk kerusakan ekosistem pesisir, penurunan kualitas air, serta dampak terhadap nelayan yang menggantungkan hidupnya di kawasan pesisir Jakarta. Selain itu, reklamasi juga meningkatkan kerentanannya Jakarta terhadap ancaman bencana alam seperti banjir dan kenaikan permukaan air laut.

Sumber Foto: antikorupsi.org

Dan yang paling sering terjadi adalah kasus pertambangan, yang juga hingga saat ini masih marak terjadi pertambangan illegal yang terjadi pembiaran, bahkan melibatkan aparatur negara, kasus Aktivitas pertambangan ilegal, terutama di daerah-daerah yang kaya sumber daya alam seperti Kalimantan dan Papua, telah mengakibatkan kerusakan besar pada lingkungan. Beberapa kegiatan pertambangan, terutama emas, dilakukan tanpa izin dan mengabaikan dampak lingkungan, seperti pencemaran air dan kerusakan hutan. Dampak dari kegiatan pertambangan pertambangan ilegal menyebabkan kerusakan alam yang sangat signifikan, seperti deforestasi, pencemaran air, dan hilangnya keanekaragaman hayati.